Indonesia mendapatkan apresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dan memulihkan ekonominya dengan cepat. Hal ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Beserta Nota Keuangannya, Selasa (16/8).

“Alhamdulillah, Pemulihan ekonomi Indonesia dalam tren yang terus menguat, tumbuh 5,01% di Triwulan I dan menguat signifikan menjadi 5,44% di Triwulan II 2022. Sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan perdagangan tumbuh secara ekspansif, didukung oleh konsumsi masyarakat yang mulai pulih serta solidnya kinerja ekspor. Neraca perdagangan telah mengalami surplus selama 27 bulan berturut-turut,” jelas Jokowi mengawali pidato.

Sektor manufaktur yang mengalami pemulihan kuat menopang tingginya kinerja ekspor nasional. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi hilirisasi industri yang kita jalankan sejak 2015. “Tingginya kinerja ekspor juga didukung oleh sektor pertambangan seiring meningkatnya harga komoditas global,” ucap Kepala Negara ini.

Sektor transportasi dan akomodasi yang paling terdampak pandemi juga mulai mengalami pemulihan. Masing-masing tumbuh 21,3% dan 9,8% pada Triwulan II 2022. Pada Juli 2022, Indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) meningkat menjadi 51,3%, mencerminkan arah pemulihan yang semakin kuat pada Semester II.

“Laju inflasi Indonesia masih jauh lebih moderat dibandingkan dengan negara lain. Per Juli, tingkat inflasi Indonesia sebesar 4,9% (YoY). Hal itu ditopang oleh peran APBN dalam menjaga stabilitas harga energi dan pangan. Konsekuensinya, anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp502 triliun,” sambung Jokowi.

Presiden juga mengingatkan untuk harus waspada dengan resiko gejolak ekonomi global masih tinggi sehingga perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestic dalam jangka pendek.

“Konflik geopolitik dan perang di Ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia,” ujar Presiden Jokowi.

Desain APBN 2023 harus senantiasa ”Waspada, Antisipatif, dan Responsif” terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak. “Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian. APBN 2023 adalah APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan,” terang Presiden.

Arsitektur fiskal tahun 2023 juga dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang, maka kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendukung “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

“Konsolidasi fiskal yang berkualitas terus kita lakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk menjaga agar fiskal tetap sehat, namun juga mampu memelihara momentum pemulihan yang menguat. Konsolidasi fiskal juga merupakan refleksi kesiapsiagaan menyongsong tantangan baru yang lebih besar,” tutur Presiden Jokowi. (Humas Kemensetneg)

Artikel Asli : Klik Disini